DLHK Provinsi Jawa Tengah Lakukan Survei Sosial Ekonomi di Lereng Selatan Gunung Slamet

Kemutug Lor, 5 Desember 2024 – Tim survei dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah bersama CDK VI (Ir.Nanang Poeji Koesoema, M.P dan Kaswandi, SP) Kabupaten Banyumas melakukan survei sosial ekonomi di kawasan lereng selatan Gunung Slamet. Kegiatan ini merupakan bagian dari kajian terpadu terkait usulan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi taman nasional. Survei melibatkan tiga perwakilan dari DLHK (Soegiharto, S.Hut., M.P., Vyta Septikowati, S.Hut., M.Sc., dan Diki Fahmi) yang hadir langsung di lapangan.

Dalam pertemuan tersebut, Wana Karya Lestari memberikan masukan penting terkait dampak perubahan status kawasan. Perwakilan Wana Karya Lestari menegaskan bahwa pengubahan status kawasan Gunung Slamet bagian selatan menjadi taman nasional tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Hal ini mengingat sudah diterbitkannya izin Perhutanan Sosial di enam desa di kawasan ini, yang melibatkan masyarakat sebagai pengelola aktif.

“Masyarakat di lereng selatan Gunung Slamet sudah lama menjaga kelestarian hutan. Jika status kawasan diubah menjadi taman nasional, kami khawatir akses masyarakat terhadap hutan akan terbatas, padahal mereka sudah berkontribusi besar dalam pelestarian lingkungan,” ujar salah satu pengurus Wana Karya Lestari.

Tanggapan DLHK

DLHK Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi atas masukan tersebut dan memastikan bahwa setiap perubahan status kawasan hutan akan melalui kajian mendalam sesuai dengan kriteria yang ketat. “Pengubahan status kawasan hutan menjadi taman nasional tidak bisa dilakukan secara mudah. Ada banyak pertimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi yang harus dipenuhi,” ujar Soegiharto, S.Hut., M.P. salah satu anggota tim survei.

DLHK juga menyatakan komitmen untuk tidak meninggalkan masyarakat dalam proses pengelolaan hutan. Setiap keputusan nantinya akan mengutamakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pengelolaan Hutan di Lereng Selatan Gunung Slamet

Gunung Slamet bagian selatan saat ini dikelola melalui program Perhutanan Sosial yang mencakup enam desa (Kalisalak, Melung, Ketenger, Karangmangu, Kemutug Lor, Karangsalam Lor). Masyarakat setempat aktif dalam menjaga hutan melalui patroli, reboisasi, dan pengembangan ekowisata. Program ini telah memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekaligus mendukung perekonomian lokal.

Wana Karya Lestari berharap masukan dari masyarakat lereng selatan dapat menjadi pertimbangan utama dalam kajian usulan ini. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, pengelolaan hutan Gunung Slamet diharapkan tetap berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Keberlanjutan Pengelolaan Lereng Selatan Gunung Slamet: Menolak Perubahan Status yang Tidak Memihak Masyarakat

Menjaga Kelestarian Tanpa Mengesampingkan Peran Masyarakat

Dalam lanjutan survei sosial ekonomi yang dilakukan oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah, Wana Karya Lestari terus menekankan pentingnya mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan di lereng selatan Gunung Slamet. Selama ini, program Perhutanan Sosial yang mencakup enam desa telah menunjukkan hasil positif, baik dalam hal konservasi lingkungan maupun pemberdayaan ekonomi lokal.

Pengurus Wana Karya Lestari menegaskan bahwa masyarakat desa telah memiliki peran besar dalam menjaga kelestarian kawasan ini melalui program seperti patroli hutan, reboisasi, hingga pengembangan ekowisata berbasis komunitas. “Pengubahan status kawasan menjadi taman nasional jangan sampai menghapus kerja keras masyarakat yang selama ini menjadi garda depan pelestarian Gunung Slamet,” ungkap salah satu perwakilan.

Solusi Kolaboratif untuk Pengelolaan Hutan

DLHK menanggapi masukan tersebut dengan menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat akan tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil. Menurut tim survei, perubahan status menjadi taman nasional tidak hanya membutuhkan kajian mendalam, tetapi juga sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait.

Wana Karya Lestari menyarankan pendekatan alternatif untuk memperkuat pengelolaan hutan tanpa mengubah statusnya menjadi taman nasional. Beberapa langkah yang diusulkan meliputi:

• Peningkatan Fasilitas Pengawasan: Memperkuat patroli hutan dan pemantauan berbasis teknologi.
• Ekspansi Program Perhutanan Sosial: Memberikan akses lebih luas kepada masyarakat desa lain di sekitar Gunung Slamet untuk ikut serta dalam program ini.
• Edukasi Lingkungan: Mengintegrasikan program edukasi konservasi ke dalam aktivitas masyarakat dan sekolah.

Harapan Masyarakat Lereng Selatan Gunung Slamet

Masyarakat lereng selatan Gunung Slamet berharap suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan. Wana Karya Lestari menyampaikan bahwa menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adalah kunci keberhasilan pengelolaan hutan. “Kami percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, kawasan ini dapat tetap terjaga tanpa harus kehilangan hak masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari solusi,” ujar salah satu pengurus.

Kesimpulan

Kajian terpadu yang dilakukan oleh DLHK menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan terbaik untuk kawasan Gunung Slamet. Dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan pengelolaan hutan di Gunung Slamet dapat terus berjalan secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat yang telah menjaga kawasan ini selama bertahun-tahun. 🌿