Wana Karya Lestari dan Pembina Gedhe Nusantara Dorong Banyumas Jadi Percontohan Perhutanan Sosial

Dalam rangkaian acara Rembug Desa Membangun yang berlangsung tanggal 13 Desember 2024 di Balai Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas, Wana Karya Lestari melakukan konsolidasi dengan Sigit Widodo, pembina dari Gedhe Nusantara. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi pengelola hutan desa di Banyumas untuk memperjuangkan pengelolaan hutan desa sebagai model percontohan program Perhutanan Sosial yang mendukung pengentasan kemiskinan.

Koneksi Strategis dengan Kementerian Kehutanan

Sigit Widodo, yang dikenal memiliki akses langsung dalam berkomunikasi dengan Kementerian Kehutanan, menjadi sosok kunci dalam mendukung aspirasi ini. Dalam diskusi bersama, Wana Karya Lestari bersama pengelola hutan desa lainnya menyampaikan bahwa Banyumas memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan nasional. Hal ini didasarkan pada keberhasilan beberapa kelompok perhutanan sosial di wilayah tersebut yang telah mengelola hutan dengan pendekatan berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar.

“Kami ingin Banyumas menjadi pilot project untuk menunjukkan bagaimana perhutanan sosial bisa menjadi solusi nyata bagi pengentasan kemiskinan,” ujar Akbar Bahaulloh, perwakilan dari Wana Karya Lestari.

Kegiatan tersebut diikuti antara lain oleh LPHD Wana Karya Lestari (Desa Kemutug Lor), LPHD Wana Lestari (Desa Karangsalam Lor), LPHD Rimba Lestari (Desa Karangmangu), LDPH Mugi Lestari (Desa Melung), dan LPHD Goa Damar (Desa Darmakradenan).

Langkah Strategis untuk Pengentasan Kemiskinan

Dalam pertemuan tersebut, Sigit Widodo memberikan masukan strategis terkait pendekatan yang bisa diambil oleh kelompok pengelola hutan desa. Ia menekankan pentingnya konsolidasi data, penguatan kelembagaan, dan peningkatan promosi program perhutanan sosial di Banyumas agar bisa mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Para pengelola hutan desa, termasuk Wana Karya Lestari, menekankan bahwa program perhutanan sosial di Banyumas tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga membuka peluang besar untuk pengentasan kemiskinan melalui:

• Pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti madu, buah-buahan, dan rempah-rempah.
• Ekowisata berbasis komunitas, yang sudah mulai berkembang di beberapa desa.
• Agroforestri yang mendukung ketahanan pangan lokal sekaligus pelestarian lingkungan.

Harapan untuk Banyumas

Melalui dukungan dari Sigit Widodo dan Gedhe Nusantara, Wana Karya Lestari berharap agar pesan mereka sampai kepada Kementerian Kehutanan. Dengan menjadikan Banyumas sebagai percontohan nasional, diharapkan program perhutanan sosial dapat berkembang lebih luas di daerah lain, dengan mencontoh keberhasilan yang telah dicapai oleh pengelola hutan desa di Banyumas.

“Kami yakin, jika ada dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat, Banyumas bisa menjadi role model bagaimana perhutanan sosial tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mengangkat kesejahteraan masyarakat desa,” pungkas Daryono, Ketua Wana Karya Lestari.

Kegiatan ini menegaskan komitmen kuat Wana Karya Lestari untuk terus memperjuangkan pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. 🌿✨

Dorongan untuk Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Selain mengusulkan agar Banyumas dijadikan percontohan nasional dalam program Perhutanan Sosial, para pengelola hutan desa juga menyampaikan permintaan penting kepada Kementerian Kehutanan. Mereka menekankan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan bagi pengelola hutan desa agar mampu mengelola kawasan hutan dengan lebih profesional dan berkelanjutan.

Pentingnya Penguatan Kelembagaan

Para pengelola hutan desa menyadari bahwa kelembagaan yang kuat menjadi fondasi utama untuk menjalankan hak kelola secara maksimal. Dengan kapasitas yang memadai, lembaga-lembaga seperti LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) dapat:

1. Menyusun rencana kerja yang strategis dan berbasis data.
2. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hutan.
3. Mengelola hasil hutan, seperti HHBK dan ekowisata, secara lebih profesional.
4. Membangun hubungan dengan mitra potensial, seperti sektor swasta, lembaga non-profit, dan perguruan tinggi.

“Kami butuh pendampingan intensif dan pelatihan agar kelembagaan kami bisa semakin kokoh dan sesuai dengan standar pengelolaan yang diharapkan pemerintah,” ujar salah satu perwakilan pengelola.

Rencana dan Harapan

Para pengelola hutan desa mengajukan beberapa usulan kepada Kementerian Kehutanan untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan, di antaranya:

• Pelatihan Manajemen Hutan Berkelanjutan: Termasuk pengelolaan keuangan, pemasaran hasil hutan, dan teknologi digital.
• Pemberian Bantuan Teknis dan Fasilitas: Seperti akses peralatan monitoring hutan, teknologi digitalisasi, dan dukungan dalam pemasaran produk HHBK.
• Pendampingan Berkelanjutan: Melibatkan tenaga ahli untuk mendampingi pengelola hutan desa dalam menyusun dan menjalankan program kerja.
• Peningkatan Jaringan dan Kerja Sama: Memfasilitasi pengelola hutan desa untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki akses ke pasar, teknologi, atau pembiayaan.

Tanggapan dan Langkah Selanjutnya

Dalam diskusi, Sigit Widodo dari Gedhe Nusantara menanggapi usulan ini dengan optimisme. Ia berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kementerian Kehutanan. “Jika kelembagaan dikuatkan, saya yakin hasilnya akan sangat positif. Banyumas bisa menjadi contoh nyata bahwa program Perhutanan Sosial dapat berhasil tidak hanya untuk melindungi lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi,” katanya.

Penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan Perhutanan Sosial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, sekaligus mendukung keberlanjutan hutan di Indonesia. 🌿✨

Tanya Jawab Umum tentang Perhutanan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan

1. Apa itu Perhutanan Sosial?
Perhutanan Sosial adalah program pemerintah yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara secara berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis hutan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.

2. Bagaimana Perhutanan Sosial dapat mendukung pengentasan kemiskinan?
Dengan memberikan hak kelola kepada masyarakat, Perhutanan Sosial membuka peluang bagi mereka untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti madu, buah-buahan, dan rempah-rempah. Selain itu, kegiatan seperti ekowisata dan agroforestri dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pembangunan ekonomi lokal.

3. Apa peran penguatan kelembagaan dalam Perhutanan Sosial?
Kelembagaan yang kuat memungkinkan pengelola hutan sosial untuk menjalankan program secara terencana, transparan, dan akuntabel. Penguatan kelembagaan membantu dalam menyusun rencana kerja, mengelola keuangan, meningkatkan kapasitas anggota, dan membangun hubungan dengan mitra eksternal seperti pemerintah, sektor swasta, atau lembaga donor.

4. Apa tantangan utama dalam pengelolaan hutan sosial?
Tantangan utama meliputi:

• Kurangnya pemahaman teknis dalam pengelolaan hasil hutan.
• Keterbatasan akses terhadap pasar dan teknologi.
• Kelembagaan yang belum optimal.
• Risiko konflik lahan dengan pihak lain.

5. Bagaimana pemerintah mendukung penguatan kelembagaan untuk pengelola hutan sosial?
Pemerintah melalui KLHK menyediakan pelatihan, pendampingan teknis, dan bantuan program. Misalnya, pelatihan pengelolaan HHBK, pemasaran produk berbasis digital, dan penguatan administrasi kelembagaan.

6. Apa pentingnya kerja sama dalam pengelolaan Perhutanan Sosial?
Kerja sama dengan pihak lain, seperti pemerintah, LSM, sektor swasta, dan perguruan tinggi, membantu memperluas akses terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, dan keahlian. Sinergi ini penting untuk mempercepat pencapaian tujuan pengelolaan yang berkelanjutan dan menguntungkan masyarakat.

7. Apa saja manfaat hasil hutan bukan kayu (HHBK) dalam Perhutanan Sosial?
HHBK seperti madu hutan, rotan, tanaman herbal, dan buah-buahan memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain menjadi sumber pendapatan masyarakat, HHBK juga menjaga keanekaragaman hayati dan mendukung fungsi ekologis hutan.

8. Bagaimana ekowisata bisa menjadi bagian dari Perhutanan Sosial?
Ekowisata memanfaatkan keindahan alam hutan sosial untuk menarik wisatawan. Kegiatan seperti pendakian, birdwatching, camping, atau wisata edukasi memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar hutan, sambil meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.

9. Apa yang harus dilakukan untuk memperpanjang hak kelola Perhutanan Sosial?
Hak kelola dapat diperpanjang jika pengelola menunjukkan hasil kerja yang baik sesuai dengan rencana kerja yang disusun. Ini mencakup pelestarian hutan, kontribusi ekonomi bagi masyarakat, dan pelaporan yang transparan kepada KLHK.

10. Apa dampak jika Perhutanan Sosial tidak dikelola dengan baik?
Jika tidak dikelola dengan baik, hak kelola dapat dicabut oleh KLHK. Dampaknya, masyarakat kehilangan akses untuk memanfaatkan kawasan hutan, dan potensi ekonomi serta kelestarian lingkungan bisa terganggu.

11. Apa peran teknologi dalam mendukung pengelolaan Perhutanan Sosial?
Teknologi seperti aplikasi digital dapat membantu dalam pemantauan hutan, pemasaran produk, dan pelaporan administrasi. Digitalisasi juga membuka peluang lebih besar untuk menjangkau pasar nasional maupun internasional.

12. Bagaimana masyarakat luas bisa mendukung Perhutanan Sosial?
Masyarakat luas dapat mendukung dengan membeli produk hasil hutan sosial, mengunjungi destinasi ekowisata, atau menyebarkan informasi positif tentang program ini untuk meningkatkan kesadaran publik.

13. Apa visi utama Perhutanan Sosial di masa depan?
Visi utama Perhutanan Sosial adalah menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Program ini diharapkan menjadi model pembangunan berkelanjutan yang menginspirasi banyak pihak untuk menjaga hutan sambil memanfaatkan potensi ekonominya.