Wana Karya Lestari Ikuti Diskusi Tindak Lanjut Perhutanan Sosial dan Pendataan Ekonomi Masyarakat

Purbalingga, 15 Desember 2024 – Sebagai bagian dari komitmennya dalam pengelolaan Hutan Desa dan Perhutanan Sosial, Wana Karya Lestari turut hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa dan Perlindungan Hutan (LPMDPH). Kegiatan yang bertempat di Aula Gubug Tani, Desa Tlagayasa, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga ini bertujuan untuk mendiskusikan tindak lanjut program Perhutanan Sosial (PS KHDPK) serta pendataan ekonomi masyarakat di wilayah pengelolaan.

Acara yang berlangsung pada Minggu, 15 Desember 2024, ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua dan Sekretaris Kelompok Perhutanan Sosial (KPS/KTH) dari lima kabupaten: Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Tegal, dan Pemalang. Selain itu, hadir pula pendamping Perhutanan Sosial dan para pengurus LPMDPH untuk mendukung penguatan program di tingkat masyarakat.

Fokus pada Tindak Lanjut dan Pendataan Ekonomi

Dalam diskusi ini, dibahas berbagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program PS KHDPK pasca-terbitnya SK. Salah satu agenda penting adalah pendataan ekonomi masyarakat, yang diharapkan mampu mendukung program pemerintah terkait Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wana Karya Lestari, yang mengelola kawasan Hutan Desa Kemutug Lor seluas 247 hektar, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara kelompok pengelola dan pemerintah untuk memperkuat keberlanjutan program. “Pendataan ekonomi masyarakat sangat relevan untuk melihat potensi lokal yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, sambil tetap menjaga prinsip pelestarian lingkungan,” ujar perwakilan Wana Karya Lestari.

Harapan ke Depan

Acara ini menjadi ajang bertukar ide dan pengalaman antara kelompok pengelola Perhutanan Sosial di berbagai wilayah. Wana Karya Lestari berharap hasil diskusi dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk pengelolaan PS KHDPK, termasuk dalam menyusun rencana ke depan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dan konservasi.

Kehadiran Wana Karya Lestari dalam kegiatan ini menegaskan komitmen mereka sebagai bagian dari kelompok Perhutanan Sosial yang aktif dalam mendukung program pemerintah, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Gunung Slamet. 🌿

Diskusi di Forum LPMDPH: Audiensi dan Digitalisasi Jadi Sorotan

Pada acara yang diselenggarakan oleh LPMDPH (Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa dan Perlindungan Hutan), para perwakilan kelompok tani dan pengelola hutan desa membahas berbagai tantangan dalam pengelolaan kawasan Perhutanan Sosial (PS KHDPK). Salah satu isu utama yang diangkat adalah banyaknya izin PS KHDPK yang belum diterbitkan, menghambat pengelolaan lahan dan kegiatan produktif yang direncanakan.

Sebagai tanggapan, pihak LPMDPH menyampaikan pentingnya mengkoordinasi kelompok tani untuk mengadakan audiensi dengan Kementerian Kehutanan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan izin serta memperjelas arahan pengelolaan kawasan hutan bagi masyarakat.

Ajakan Menuju Digitalisasi oleh Wana Karya Lestari

Dalam sesi diskusi, Akbar Bahaulloh, perwakilan dari Wana Karya Lestari, berbagi cerita tentang kondisi dan langkah yang telah diambil lembaganya dalam mengelola kawasan Hutan Desa Kemutug Lor. Akbar menyampaikan bahwa meskipun ada berbagai kendala, Wana Karya Lestari terus berinovasi, termasuk melalui digitalisasi aktivitas lembaga.

Akbar mencontohkan inisiatif Wana Karya Lestari yang telah membuat website resmi untuk mendokumentasikan kegiatan dan memperluas jaringan. “Digitalisasi bukan hanya tentang dokumentasi, tetapi juga membuka akses yang lebih luas untuk kolaborasi, bantuan, dan promosi potensi hutan desa,” jelasnya.

Ia juga mengajak para kelompok tani lain untuk mulai mengadopsi teknologi digital dalam mengelola dan mempromosikan kegiatan mereka. “Digitalisasi akan mempermudah kita untuk menyampaikan potensi dan permasalahan kepada pihak terkait, sekaligus menunjukkan transparansi dan profesionalisme,” tambah Akbar.

Harapan Bersama untuk Masa Depan Perhutanan Sosial

Diskusi ini menghasilkan berbagai rekomendasi untuk memperkuat program Perhutanan Sosial, termasuk perlunya pendekatan terpadu antara pemerintah, kelompok tani, dan lembaga pendamping. Selain itu, digitalisasi diharapkan menjadi jembatan untuk meningkatkan efisiensi dan visibilitas program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Dengan inisiatif seperti audiensi ke Kementerian Kehutanan dan adopsi teknologi digital, para peserta forum optimis bahwa pengelolaan PS KHDPK akan semakin maju dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan. 🌿